dari 56 SPPG di Bantul, Baru 4 Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

KabarJawa.com– Fakta terungkap dari data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul. Dari total 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka bertugas menyediakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di wilayah Bumi Projotamansari, hanya empat yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Puluhan SPPG lain masih beroperasi tanpa sertifikat kelayakan, bahkan tetap melayani penyediaan makanan setiap hari bagi ribuan siswa di berbagai sekolah. Kondisi ini sontak menimbulkan kekhawatiran akan keamanan pangan untuk para pelajar.

Belum Semua SPPG di Bantul Penuhi Standar Kelayakan

Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Agus Tri Widiyantara, tidak menampik fakta tersebut. Ia menegaskan, meskipun sebagian besar SPPG belum mengantongi SLHS atau masih dalam proses pengajuan, layanan MBG tetap berjalan di lapangan.

“Idealnya, sebelum memiliki SLHS, SPPG tidak boleh melayani MBG karena ini menyangkut langsung dengan keamanan pangan,” tegas Agus, Senin (10/11/2025).

Menurut Agus, Dinkes tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Ia memastikan pihaknya akan mempercepat proses penerbitan SLHS sesuai dengan imbauan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, ia menegaskan bahwa setiap penerbitan sertifikat tetap harus melalui prosedur dan memenuhi standar teknis yang ketat.

“Misalnya, kalau hasil pemeriksaan air belum memenuhi syarat, maka SLHS belum bisa kami keluarkan. Begitu juga bila tata cara pengolahan makanan belum sesuai standar higienitas, sertifikatnya belum bisa kami terbitkan,” jelasnya.

Risiko Keamanan Pangan di Sekolah

Temuan ini memunculkan kekhawatiran mendalam di masyarakat. Program Makanan Bergizi Gratis justru terancam menciptakan masalah baru: krisis keamanan pangan di sekolah-sekolah.

Dinas Kesehatan berjanji akan menindak tegas SPPG yang terbukti melanggar aturan sanitasi. Agus Tri Widiyantara menekankan, pihaknya tidak akan segan menunda penerbitan SLHS maupun menutup sementara layanan SPPG yang tidak memenuhi standar.

“Kami ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman. Program MBG tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi kesehatan mereka,” ucapnya penuh penekanan.

Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo. Ia menilai, seharusnya SPPG yang belum memiliki SLHS tidak boleh melayani program MBG, sebab tidak ada jaminan keamanan bagi konsumsi siswa.

“Tapi kenyataannya tidak begitu. SPPG baru ditutup setelah terjadi kasus keracunan. Ini ironis, mengingat program MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang seharusnya berjalan dengan standar keamanan tinggi,” ujarnya dengan nada tegas.

Pramu mengungkapkan bahwa hasil komunikasi dengan Dinkes menunjukkan adanya sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat kesehatan dasar.

Temuan paling mencolok ialah masih adanya kandungan bakteri E. coli dalam air untuk mengolah makanan.

“Wajar saja kalau kasus keracunan MBG masih terjadi. Bagaimana bisa aman, kalau air untuk memasak saja masih mengandung E. coli?” tandasnya. (ef linangkung)