Ratusan Siswa Terdiskualifikasi, Orang Tua Merasa Jadi Korban Sistem

KABAR JAWA – Proses seleksi penerimaan siswa baru tahun 2025 melalui jalur afirmasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menjadi sorotan setelah 139 siswa yang sempat dinyatakan lolos tiba-tiba dinyatakan gugur.

Insiden ini memicu kekecewaan dan kemarahan sejumlah orang tua yang merasa telah dijatuhkan secara tidak adil oleh sistem yang mereka sebut bermasalah.

Salah satu orang tua siswa menyampaikan keluhan secara langsung kepada awak media. Ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah memasukkan data sebagai penerima bantuan, namun sistem secara otomatis menempatkan anaknya dalam jalur afirmasi.

“Saya tidak memasukkan data apapun. Saya tidak memiliki data surat tidak mampu. Tapi setelah daftar dan mencetak data, saya muncul sebagai afirmasi,” jelasnya pada Kamis (3/7/2025).

Berusaha mencari kejelasan, ia mendatangi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY pada Senin, 30 Juni 2025. Di sana, ia mendapatkan penjelasan bahwa status afirmasi tersebut berasal dari data Dinas Sosial.

“Saya jelaskan, kok saya seperti ini? Saya salah input data atau apa? Lalu dijawab, ‘Tidak Ibu, ini sistem’. Saya tidak memasukkan apa-apa. Akhirnya dijelaskan bahwa afirmasi ada dua jalur, saya masuk lewat data dari Dinas Sosial, yaitu program Indonesia Pintar,” terangnya.

Namun, hanya berselang dua hari, anaknya didiskualifikasi dari sistem secara sepihak. Hal ini membuatnya terpukul dan merasa diperlakukan tidak adil karena dituding curang, padahal ia merasa tidak pernah melakukan manipulasi data.

“Saya ditekan untuk mundur, tapi saya tidak mau. Saya bukan pelaku manipulasi data, saya korban sistem. Saya ingin memperbaiki nama saya karena sudah diginiin (disebut) curang. Saya akan terus maju,” tegasnya.

Kekhawatiran Serupa Dirasakan Banyak Orang Tua

Polemik ini tak hanya dialami satu-dua orang tua. Banyak dari mereka merasa sistem SPMB jalur afirmasi yang dijalankan masih belum siap dan penuh celah dalam proses verifikasi data. Beberapa orang tua bahkan mendesak agar instansi terkait lebih berhati-hati dalam pengelolaan data sensitif.

“Kami mewakili orang tua berharap dinas sosial dan dinas pendidikan lebih hati-hati dalam menyiapkan sistem. Ini data sensitif, menyangkut masa depan anak,” ujar orang tua perwakilan wali murid lainnya.

Tak hanya itu, mereka juga memprotes keras munculnya pernyataan publik yang menyebut ada “139 afirmasi bodong”, karena menurut mereka tuduhan itu sangat tidak berdasar dan melukai martabat keluarga yang telah mengikuti aturan.

“Kalau mau membuat pernyataan, gunakan data. Jangan asal menuduh. Kami tidak pernah memanipulasi data. Kami hanya menerima sistem yang otomatis menempatkan kami sebagai afirmasi,” tambahnya.

Disdikpora DIY Beri Klarifikasi dan Solusi

Menanggapi polemik yang meluas, Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, menjelaskan bahwa persoalan ini dipicu oleh pembaruan data dari Dinas Sosial.

Pada tanggal 27 Maret 2025, data yang digunakan masih menunjukkan validitas 139 siswa sebagai penerima afirmasi. Namun, setelah pembaruan data pada 29 Mei, nama-nama tersebut tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan.

“Dari 139 siswa, 88 sudah melengkapi dokumen persyaratan,” ujar Suhirman.

Ia menyampaikan bahwa sebanyak 88 siswa berhasil melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar tetap diakui sebagai peserta afirmasi. Namun 51 siswa lainnya tidak melengkapi dokumen, meskipun tetap ingin melanjutkan ke sekolah tujuan.

Sebagai respons atas polemik yang terjadi, pihaknya bersama pihak terkait membuka jalur khusus bagi 51 siswa tersebut, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Yang jelas ini bukan jalur afirmasi, sehingga nanti mungkin kita cari nama bersama,” ujar Suhirman.

Ia juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan telah dilakukan guna mencarikan solusi jangka pendek, terutama agar para siswa terdampak tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa label afirmasi.

Evaluasi DPRD DIY: Perlu Konsolidasi Lintas Instansi

Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menyatakan bahwa insiden ini harus dijadikan pelajaran penting bagi seluruh pihak, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi.

“Menurut saya ini kesalahan kita semua. Konsolidasi antar-OPD seperti Dinsos dan Disdik harus dilakukan lebih awal. Saya mohon maaf,” katanya.

Ia berharap bahwa peristiwa ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem penerimaan siswa baru. Sistem yang digunakan ke depan harus lebih transparan, akurat, dan tidak menyudutkan pihak mana pun.

Kisruh dalam proses seleksi jalur afirmasi SPMB 2025 di DIY menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari basis data, sistem integrasi, hingga komunikasi antar lembaga, agar tidak ada lagi siswa atau orang tua yang menjadi korban ketidakakuratan sistem.***