YOGYAKARTA, Kabar Jawa – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyayangkan aksi penurunan foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di ruang sidang DPRD DIY. Sultan menilai tindakan tersebut tidak etis karena Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aksi penurunan foto tersebut berlangsung saat puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY menggelar audiensi dengan anggota DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Sri Sultan menegaskan bahwa foto presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari simbol kenegaraan yang harus mendapatkan penghormatan. Menurutnya, setiap pihak perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur keberadaan dan perlakuan terhadap simbol pimpinan negara tersebut.
“Itu kurang mengerti ketentuannya bagaimana,” ujar Sri Sultan HB X seusai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD DIY, Rabu siang.
Meski demikian, Sultan menyampaikan pandangan pribadinya bahwa pihak mana pun sebaiknya tidak menurunkan foto wakil presiden selama yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan menduduki jabatannya.
“Ya, kalau pendapat saya pribadi, selama wakil presiden belum turun, ya,” tegasnya.
Pernyataan Sultan tersebut merespons aksi sejumlah peserta audiensi yang secara mendadak menurunkan foto Gibran dari tempatnya di ruang sidang DPRD DIY. Tindakan itu kemudian memunculkan polemik, terutama mengenai pihak yang memprakarsai penurunan foto tersebut.
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufiq membantah bahwa anggota dewan menginisiasi aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran. Ia menjelaskan bahwa tindakan tersebut muncul secara spontan setelah sejumlah peserta audiensi menyampaikan keberatan terhadap keberadaan foto tersebut.
Menurut Imam, audiensi Forum Kebangsaan DIY mengangkat sejumlah tuntutan, termasuk desakan untuk mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan memasukkan nama Gibran dalam tuntutan mereka.
Situasi di ruang sidang kemudian berkembang ketika peserta menyampaikan kekecewaan dan emosi mereka. Sejumlah peserta bahkan secara terbuka meminta agar foto Wakil Presiden Gibran diturunkan.
“Ya, yang pokok, yang pertama adalah mengadili Pak Jokowi, yang kedua, memasukkan Gibran. Kemudian para peserta itu mengungkapkan perasaannya. Intinya, mereka sudah tidak tahan melihat foto itu. Secara spontanitas mereka kemudian maju ke depan untuk menurunkan foto tersebut,” kata Imam.
Imam kembali menegaskan bahwa anggota DPRD DIY tidak mengambil inisiatif untuk menurunkan foto tersebut. Ia menyebut desakan justru datang langsung dari peserta audiensi yang berada di dalam ruang sidang.
Ia menggambarkan suasana audiensi sempat memanas ketika beberapa peserta meneriakkan permintaan agar petugas atau pihak terkait menurunkan foto Gibran. Seruan tersebut kemudian mendapatkan respons dari peserta lain yang duduk berdekatan.
“Sebenarnya enggak juga. Artinya, mereka memang minta dari peserta. Ada teriak-teriak itu, ada yang teriak untuk menurunkan foto. Kemudian teman sebelah merespons. Jadi, ada ibu-ibu tadi yang berteriak untuk minta supaya foto Pak Wapres diturunkan,” ungkap Imam.
Kendati membenarkan adanya aksi penurunan foto tersebut, Imam memastikan tindakan itu hanya berlangsung sementara selama audiensi berjalan. Pihak terkait kembali memasang foto Wakil Presiden Gibran setelah kegiatan penyampaian aspirasi selesai.
“Selama audiensi berlangsung. Setelah itu dipasang lagi,” jelasnya.
Peristiwa penurunan foto Wapres Gibran di ruang sidang DPRD DIY tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah forum resmi penyampaian aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat.
Di satu sisi, peserta audiensi menyampaikan ekspresi dan tuntutan politik mereka. Namun, di sisi lain, aksi tersebut memunculkan perdebatan mengenai etika dalam menyampaikan aspirasi, penghormatan terhadap simbol kenegaraan, serta tanggung jawab menjaga ketertiban di lingkungan lembaga perwakilan rakyat.
Sikap Sri Sultan HB X yang menyayangkan tindakan tersebut turut memberikan perhatian terhadap polemik yang berkembang. Sultan menekankan bahwa status jabatan seorang wakil presiden tetap melekat selama yang bersangkutan belum mengakhiri masa jabatannya.
Dengan demikian, penyampaian aspirasi di ruang publik maupun lembaga pemerintahan tetap perlu memperhatikan etika, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.